10 Bulan Pembelajaran di tengah Pandemi Covid-19

10 Bulan Pembelajaran di tengah Pandemi Covid-19

Kepala Seksi Kurikulum Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Alex Franky Wantania, S.Pd, M.Pd. mengungkapkan, bahwa: bulan ini kita memasuki bulan ke-10 berkarya di tengah Pandemi-Covid-19. Sejak tanggal 16 Maret 2020 semua sekolah di Indonesia diliburkan, termasuk sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa. Keputusan untuk meliburkan sekolah selama 2 minggu di tahap awal tersebut, dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Awalnya diprediksi bahwa setelah 2 minggu siswa diliburkan, aktivitas persekolahan berhenti, tidak terjadi kerumunan, perilaku hidup sehat dibudayakan, maka mata rantai penyebaran virus corona diharapkan berhenti, dan aktivitas persekolahan dapat dibuka kembali. Ternyata diluar dugaan penyebaran Covid-19 masih terus meningkat secara signifikan, akibatnya pemerintah memutuskan untuk memperpanjang liburan. Kegiatan belajar mengajar berganti dari model tatap muka menjadi model  pembelajaran Jarak Jauh (remote learning). Pemerintah memperkenalkan 2 pendekatan yang dapat diimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar non-tatap muka selama persekolahan diliburkan, yakni : 1. Moda Daring (Dalam Jaringan); 2. Moda Luring (Luar Jaringan).

Pandemi tetap tidak berhenti melainkan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan kegiatan Ujian Nasional Tahun 2020, baik berupa paper & pencil based testing (Ujian Nasional Reguler) maupun Computer based testing (Ujian Nasional Berbasis Komputer).

Memasuki Tahun pelajaran Baru 2020/2021, pelaksanaan PPDB dianjurkan dilaksanakan secara online. Demikian juga tentang kegiatan pembelajaran, Kemdikbud menerbitkan Panduan Pembelajaran yang intinya adalah mengoptimalkan  pendekatan pembelajaran Moda Daring-Luring. Sampai akhirnya 4 Menteri terkait (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Syarat bagi satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berdasarkan SKB 4 Menteri ini, sekolah boleh melaksanakan tatap muka setelah memenuhi 4 persyaratan: 1). Berada di Zona Hijau; 2). Diijinkan oleh Pemerintah Daerah: Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing di bidang pendidikan; 3). Kepala Sekolah menyatakan kesiapan, yang didukung dengan kesiapan sekolah dalam hal melaksanakan protokol kesehatan, tersedianya alat-alat kesehatan dan WC bersih sesuai daftar periksa, serta telah mengentry daftar periksa tersebut di Dapodik Sekolah masing-masing; 4). Orang tua siswa mengijinkan anaknya datang di sekolah (atau melalui perwakilan Komite Sekolah).

Bulan Agustus 2020 SKB 4 Menteri tersebut direvisi, khususnya persyaratan pada point 1, yang awalnya hanya sekolah yang berada di wilayah Zona Hijau yang boleh melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah, direvisi menjadi Zona Hijau dan Zona Kuning.

Tanggal 20 November 2020, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memberikan kewenangan penuh bagi daerah melakukan diskresi bagi pembelajaran tatap muka di semester genap yang rencananya akan dimulai Januari 2021. Kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama empat Menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk menentukan pemberian ijin pembelajaran tatap muka di wilayah yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, sekolah-sekolah harus sesegera mungkin mempersiapkan diri dari sekarang jika hendak melakukan pembelajaran tatap muka. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan adalah, tingkat risiko penyebaran, kesiapan satuan pendidikannya, serta keterpenuhan sejumlah syarat yang mendukung pembelajaran tatap muka tetap aman dari potensi penularan Covid-19.

Pada rapat kerja awal tahun yang dilaksanakan pada tanggal 2021, Dinas Pendidikan kembali mempertegas upaya-upaya yang harus dilakukan segenap jajaran pendidikan, terutama Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Minahasa dalam rangka mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka. Saat ini, Ijin tersebut belum dikeluarkan dikarenakan adanya peningkatan kasus Covid-19 yang secara signifikan berdampak pada kesiapan psikologis guru, tenaga kependidikan, peserta didik, bahkan keluarganya. Dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka ini, Dinas Pendidikan  telah melakukan koordinasi lintas sektor terkait kesiapan pembelajaran tatap muka tersebut, antara lain dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Sambil menunggu perkembangannya, Dinas Pendidikan kembali melanjutkan Program Ibu Pertiwi Memanggil, yakni mengajar melalui RRI Manado, Pro 1 FM. Program ini sudah berjalan sejak semester ganjil dan sukses mengantarkan Minahasa dan Kota Manado menjadi Kabupaten dan Kota satu-satunya di Sulawesi Utara yang memiliki program pembelajaran luring ini. Adapun yang terjadwal mengajar pada minggu kedua Januari 2021 ini adalah Agita Deeng, SPd guru Kelas 1 SD GMIM Papakelan Kec. Tondano Timur, dan Regina Sumarauw, SPd, MAP Guru Seni Budaya SMP Negeri 4 Tondano (kecamatan Tondano Barat).

Share